Tips : Untuk mendapatkan hasil yang lebih spesifik , coba pilih atau isi Jenis Peraturan , Nomor dan/atau Tahun Peraturan ya!
Tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Lahan Pembuangan Akhir (LPA) Benowo pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hiburan Pantai Kenjeran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hiburan Rakyat pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Wisata Religi Ampel pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Pengelolaan Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemakaman pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya
Pencabutan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pendapatan Retribusi Parkir
Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2007 tentang Tenaga Harian Lepas Pemerintah Kota Surabaya
Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang kepada Sekolah Swasta untuk Rehabilitasi Sarana dan Prasarana serta Pengadaan Barang/Jasa Walikota Surabaya,
Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Melaksanakan Tugas di Bidang Pengendalian Anggaran Belanja Langsung Walikota Surabaya
Rencana Teknik Ruang Kota Unit Distrik Asemrowo
Rencana Teknik Ruang Kota Unit Distrik Tambak Dono
Rencana Teknik Ruang Kota Unit Distrik Bangkingan
Rencana Teknik Tata Ruang Kota Unit Distrik Keputih
Rencana Teknik Tata Ruang Kota Unit Distrik Sumur Welut
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan
Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Operasional Pendidikan Daerah kepada Sekolah Swasta
Kriteria, Persyaratan Teknis, Mekanisme dan Tata Cara Penyerahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial pada Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri kepada Pemerintah Daerah