PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI

  • PP
  • 573x
  • 84x

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY

  • PP
  • 228x
  • 64x

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Asdp Indonesia Ferry

SYARAT DAN TATA CARA PERIZINAN PEMBUATAN, PENYEBARLUASAN, DAN PENGGUNAAN PRODUK PORNOGRAFI

  • PP
  • 444x
  • 59x

Syarat dan Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI DAN PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI

  • PP
  • 7713x
  • 138x

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN

  • PP
  • 1557x
  • 92x

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

PERIZINAN INSTALASI NUKLIR DAN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR

  • PP
  • 568x
  • 68x

Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

  • PP
  • 682x
  • 112x

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pengawasan Dan Pengendalian Kepariwisataan

Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan

statuta Badan Energy Terbarukan Internasional

Statuta Badan Energy Terbarukan Internasional

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Perancis Mengenai Pembebasan Visa Jangka Pendek Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Paspor Dinas

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis mengenai Pembebasan Visa Jangka Pendek Bagi Pemegang Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK MOLDOVA TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Moldova tentang Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas

protokol Untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bidang Jasa

Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean di Bidang Jasa

Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur Dan Sekitarnya

Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya

Rencana Tata Ruang Pulau Papua

Rencana Tata Ruang Pulau Papua