Tips: Untuk mendapatkan hasil yang lebih spesifik, coba pilih atau isi Jenis Peraturan, Nomor dan/atau Tahun Peraturan ya!
Urutkan:

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1972

Pembentukan Badan Urusan Penanaman Modal Surabaya

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1971

Pembentukan Kedudukan Badan Perencana Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1971

Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1971

Penetapan Gs dan Peruntukan Tanah Jalan Blauran

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1971

Penetapan Gs dan Peruntukan Tanah Jalan Pandegiling Bagian Timur

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1971

Penetapan Gs dan Peruntukan Tanah Jalan Raya Embong Malang

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1971

Penetapan Gs dan Peruntukan Tanah Jalan Pasar Kembang dan Kedungdoro

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1971

Penetapan Gs dan Peruntukan Tanah Jalan Raya Diponegoro

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1971

Penetapan Gs dan Peruntukan Tanah Jalan Kertajaya

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1971

Penetapan Gs dan Perunrukan Tanah Jalan Dharmawangsa

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1971

Penetapan Gs dan Peruntukan Tanah Daerah Dukuh Kupang dan Jalan Induknya yang Menuju Daerah Ini dari Jalan Adityawarman

Peraturan Daerah Nomor 11/DPRD-GR/KEP/70 Tahun 1970

Pengesahan Rencana Terperinci

Peraturan Daerah Nomor 09/DPRD-GR/KEP/70 Tahun 1970

Rencana Pendahuluan Kotamadya Surabaya (Outline Plan)

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1969

Pajak Radio

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1969

Pajak Bangsa Asing

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1969

Cara Menjalankan Penagihan Pajak/Retribusi Daerah dengan Surat Paksa

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968

Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Stbl. 1925 Nomor 448) sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang No. 3 Drt. 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 6)

Ketetapan MPR Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966

Pembubaran Partai Komunis Indonesia. Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang Diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1959

Untuk Mengambil Alih Pajak Pembangunan I