Peraturan Walikota
Nomor 63 •
Tahun 2026
Berlaku
Peraturan Walikota
Nomor
63
Tahun
2026
tentang
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 58 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029
Dokumen hukum resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Kota Surabaya.
Scan untuk membuka peraturan
Identitas Peraturan
| Jenis Dokumen | : | Peraturan Walikota |
| Judul | : | Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 58 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. |
| Singkatan Jenis | : | PERWALI |
| T.E.U Badan | : | Surabaya (Kota) |
| Nomor | : | 63 |
| Tahun Terbit | : | 2026 |
| Tempat Terbit | : | Surabaya |
| Tanggal Penetapan | : | 6 November 2026 |
| Tanggal Pengundangan | : | 6 November 2026 |
| Sumber | : | BD Kota Surabaya 2025 (63): 6 hlm. |
| Bidang Hukum | : | Hukum Umum |
| Subjek | : | RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH - RENSTRA PD - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - PERUBAHAN RENSTRA 2025-2029 - PROGRAM PERANGKAT DAERAH - KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN - PAGU INDIKATIF - PENGANGGARAN DAERAH - RPJMD KOTA SURABAYA - RKPD TAHUN 2027 - DOKUMEN P |
| Bahasa | : | Bahasa Indonesia |
| Lokasi | : | Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya |
| Status | : | Berlaku |
| Pemrakarsa | : | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surabaya |
| Penandatangan | : | ERI CAHYADI |
| Urusan Pemerintahan | : | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian |
| Peraturan Terkait | : | - |
| Dokumen Terkait | : | - |
| RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH - RENSTRA PD - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - PERUBAHAN RENSTRA 2025-2029 - PROGRAM PERANGKAT DAERAH - KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN - PAGU INDIKATIF - PENGANGGARAN DAERAH - RPJMD KOTA SURABAYA - RKPD TAHUN 2027 - DOKUMEN P | ||
| 2026 | ||
| BD Kota Surabaya 2025 (63) : 6 HLM | ||
| Peraturan Walikota TENTANG Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 58 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 | ||
| ABSTRAK | - | Peraturan ini dibentuk dalam rangka menyesuaikan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 terhadap perkembangan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan perubahan nomenklatur program, kegiatan, serta subkegiatan.Penyesuaian tersebut diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, serta Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 32 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2027.Selain itu, terdapat kesepakatan antara Pemerintah Kota Surabaya dengan DPRD Kota Surabaya mengenai penghapusan dan penambahan subkegiatan baru pada Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2027, serta perubahan struktur organisasi pada Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Oleh karena itu, dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 perlu disesuaikan agar selaras dengan arah kebijakan, program, kegiatan, subkegiatan, dan kebutuhan penganggaran daerah. |
| - | UU NO 12 TH 1950 ; UU NO 16 TH 1950 ; UU NO 25 TH 2004 ; UU NO 23 TH 2014 ; PERMENDAGRI NO 86 TH 2017 ; PERMENDAGRI NO 14 TH 2026 ; KEPMENDAGRI NO 900.1-861 TH 2026 ; PERDA NO 14 TH 2016 ; PERDA NO 8 TH 2025 ; PERWALI NO 58 TH 2025 ; PERWALI NO 32 TH 2026 ; PERWALI NO 61 TH 2026 ; PERWALI NO 62 TH 2026 | |
| - | Peraturan Wali Kota ini mengatur perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 58 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Perubahan dilakukan terhadap lampiran yang memuat penjabaran program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, serta pagu indikatif masing-masing perangkat daerah. Penyesuaian mencakup 15 perangkat daerah, yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, serta Satuan Polisi Pamong Praja. | |
| CATATAN | - | Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 6 November 2026 |
| - | Jumlah halaman : 6 hlm | |
Belum terdapat riwayat perubahan status
untuk peraturan ini.
Tanya AI
Tanyakan isi peraturan ini berdasarkan dokumen PDF.
AI JDIH
akan menjawab berdasarkan isi dokumen
peraturan ini.
Jawaban AI bersumber dari
dokumen peraturan ini.
