Peraturan Daerah Kota
Nomor 9 •
Tahun 2026
Berlaku
Peraturan Daerah Kota
Nomor
9
Tahun
2026
tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Dokumen hukum resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Kota Surabaya.
Scan untuk membuka peraturan
Identitas Peraturan
| Jenis Dokumen | : | Peraturan Daerah Kota |
| Judul | : | Peraturan Daerah Kota Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. |
| Singkatan Jenis | : | PERDA |
| T.E.U Badan | : | Surabaya (Kota) |
| Nomor | : | 9 |
| Tahun Terbit | : | 2026 |
| Tempat Terbit | : | Surabaya |
| Tanggal Penetapan | : | 9 November 2026 |
| Tanggal Pengundangan | : | 9 November 2026 |
| Sumber | : | LD KOTA SURABAYA 2026 (9): 235 hlm. |
| Bidang Hukum | : | Hukum Umum |
| Subjek | : | PAJAK DAERAH - RETRIBUSI DAERAH - PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU - PERHOTELAN - HIBURAN - PARKIR BERLANGGANAN - RETRIBUSI KESEHATAN - PEMANFAATAN ASET DAERAH - PENDAPATAN ASLI DAERAH - PERUBAHAN PERATURAN DAERAH |
| Bahasa | : | Bahasa Indonesia |
| Lokasi | : | Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya |
| Status | : | Berlaku |
| Pemrakarsa | : | Badan Pendapatan Daerah |
| Penandatangan | : | ERI CAHYADI |
| Urusan Pemerintahan | : | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian |
| Peraturan Terkait | : | - |
| Dokumen Terkait | : | - |
| PAJAK DAERAH - RETRIBUSI DAERAH - PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU - PERHOTELAN - HIBURAN - PARKIR BERLANGGANAN - RETRIBUSI KESEHATAN - PEMANFAATAN ASET DAERAH - PENDAPATAN ASLI DAERAH - PERUBAHAN PERATURAN DAERAH | ||
| 2026 | ||
| LD KOTA SURABAYA 2026 (9) : 235 HLM | ||
| Peraturan Daerah Kota TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | ||
| ABSTRAK | - | Peraturan ini disusun sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terhadap ketentuan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Surabaya. Selain untuk menyelaraskan regulasi dengan kebijakan fiskal nasional, perubahan ini diperlukan guna menyesuaikan struktur tarif pajak barang dan jasa tertentu (seperti usaha rumah kos yang difungsikan sebagai hotel dan jasa hiburan), menata ulang mekanisme retribusi parkir berlangganan serta pelayanan kesehatan daerah, dan memperkuat instrumen pengawasan serta penegakan sanksi administratif bagi wajib pajak. |
| - | UUD 1945 PASAL 18 AYAT (6) ; UU NO 16 TH 1950 ; UU NO 12 TH 2011 ; UU NO 23 TH 2014 ; UU NO 1 TH 2022 ; PP NO 12 TH 2019 ; PP NO 35 TH 2023 ; PERDA NO 7 TH 2023 | |
| - | Peraturan Daerah ini mengubah sejumlah ketentuan dan lampiran dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah guna menyempurnakan objek, tarif, dan tata kelola pemungutan pendapatan daerah di Kota Surabaya. Pokok perubahan tersebut meliputi penetapan tarif khusus PBJT sebesar 5% bagi tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel (seperti rumah kos dan apartemen) serta 50% untuk jasa hiburan tertentu, penataan objek retribusi parkir berlangganan di tepi jalan umum yang mulai diberlakukan pada tahun 2028, pengecualian subjek retribusi pemanfaatan aset daerah, penambahan sanksi administratif bagi wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri, penegasan kewenangan pengawasan berbasis sistem elektronik (online), serta pembaruan struktur tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Daerah, dan RSUD. | |
| CATATAN | - | Peraturan Daerah Kota ini mulai berlaku pada tanggal 9 November 2026 |
| - | Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (9 November 2026), dengan ketentuan khusus bagi pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum atas pelayanan parkir berlangganan yang mulai berlaku pada Tahun 2028, serta batas waktu penyesuaian paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Perda ini berlaku bagi wajib retribusi yang telah memanfaatkan stan/toko sebelum berlakunya Perda ini. | |
| - | Jumlah halaman : 235 hlm | |
Tanya AI
Tanyakan isi peraturan ini berdasarkan dokumen PDF.
AI JDIH
akan menjawab berdasarkan isi dokumen
peraturan ini.
Jawaban AI bersumber dari
dokumen peraturan ini.
