Peraturan Daerah Kota
Nomor 8 •
Tahun 2026
Berlaku
Peraturan Daerah Kota
Nomor
8
Tahun
2026
tentang
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Dokumen hukum resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Kota Surabaya.
Scan untuk membuka peraturan
Identitas Peraturan
| Jenis Dokumen | : | Peraturan Daerah Kota |
| Judul | : | Peraturan Daerah Kota Nomor 8 Tahun 2026 tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. |
| Singkatan Jenis | : | PERDA |
| T.E.U Badan | : | Surabaya (Kota) |
| Nomor | : | 8 |
| Tahun Terbit | : | 2026 |
| Tempat Terbit | : | Surabaya |
| Tanggal Penetapan | : | 21 Oktober 2026 |
| Tanggal Pengundangan | : | 21 Oktober 2026 |
| Sumber | : | LD Kota Surabaya 2016 (12) : 23 Hlm: 55 hlm. |
| Bidang Hukum | : | Hukum Umum |
| Subjek | : | SISTEM PENGELOLAAN - AIR LIMBAH DOMESTIK - INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA - IPLT |
| Bahasa | : | Bahasa Indonesia |
| Lokasi | : | Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya |
| Status | : | Berlaku |
| Pemrakarsa | : | Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya |
| Penandatangan | : | Eri Cahyadi |
| Urusan Pemerintahan | : | Pekerjaan Umum |
| Peraturan Terkait | : | - |
| Dokumen Terkait | : | - |
| SISTEM PENGELOLAAN - AIR LIMBAH DOMESTIK - INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA - IPLT | ||
| 2026 | ||
| LD Kota Surabaya 2016 (12) : 23 Hlm : 55 HLM | ||
| Peraturan Daerah Kota TENTANG Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | ||
| ABSTRAK | - | bahwa hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa meningkatnya aktivitas masyarakat dan volume air limbah domestik di Daerah berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat mengakibatkan penurunan fungsi sumber daya air, kualitas lingkungan hidup, dan derajat kesehatan masyarakat, sehingga diperlukan sistem pengelolaan air limbah domestik yang terpadu, profesional, dan berkelanjutan; bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. |
| - | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2025; Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016; dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024. | |
| - | Pengaturan mengenai penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang meliputi sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S) dan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T), penyelenggara, perencanaan, konstruksi, pengoperasian, pemeliharaan, rehabilitasi, pemanfaatan, dan perizinan. Selain itu, mengatur hak, kewajiban, dan larangan, peran serta masyarakat dan swasta, sosialisasi dan promosi, kerja sama, pemberian insentif, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, pengaduan dan penyelesaian sengketa, sanksi administratif, serta intervensi kebijakan Daerah. | |
| CATATAN | - | Peraturan Daerah Kota ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2026 |
| - | Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | |
| - | Jumlah halaman : 55 hlm | |
Belum terdapat riwayat perubahan status
untuk peraturan ini.
Tanya AI
Tanyakan isi peraturan ini berdasarkan dokumen PDF.
AI JDIH
akan menjawab berdasarkan isi dokumen
peraturan ini.
Jawaban AI bersumber dari
dokumen peraturan ini.
