PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN REKOMENDASI PENELITIAN

Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian

BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN DENGAN KOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH

Batas Daerah Kabupaten Aceh Selatan dengan Kota Subulussalam Provinsi Aceh

BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN DENGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH

Batas Daerah Kabupaten Aceh Selatan dengan Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh

BATAS DAERAH KABUPATEN BIREUEN DENGAN KABUPATEN PIDIE JAYA PROVINSI ACEH

Batas Daerah Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI

Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pembentukan Produk Hukum Daerah

LARANGAN KEBERADAAN GERAKAN ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA DI JAWA TIMUR

Larangan Keberadaan Gerakan Islamic State Of Iraq And Syria di Jawa Timur

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TIMUR

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur

URAIAN TUGAS SEKRETARIAT DAN SUB BAGIAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Uraian Tugas Sekretariat dan Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Timur

PENDELEGASIAN WEWENANG PENOLAKAN/PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Pendelegasian Wewenang Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

MEKANISME PEMBAYARAN PREMI BAGI MASYARAKAT MISKIN PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH KEPADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

Mekanisme Pembayaran Premi Bagi Masyarakat Miskin Penerima Bantuan Iuran Daerah kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2014

Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH POVINSI JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Povinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain