Peraturan Walikota
Nomor 48 •
Tahun 2026
Berlaku
Peraturan Walikota
Nomor
48
Tahun
2026
tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Rangka Pendirian Bangunan di Kota Surabaya
Dokumen hukum resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Kota Surabaya.
Scan untuk membuka peraturan
Identitas Peraturan
| Jenis Dokumen | : | Peraturan Walikota |
| Judul | : | Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Rangka Pendirian Bangunan di Kota Surabaya. |
| Singkatan Jenis | : | PERWALI |
| T.E.U Badan | : | Surabaya (Kota) |
| Nomor | : | 48 |
| Tahun Terbit | : | 2026 |
| Tempat Terbit | : | Surabaya |
| Tanggal Penetapan | : | 15 Oktober 2026 |
| Tanggal Pengundangan | : | 15 Oktober 2026 |
| Sumber | : | BD KOTA SURABAYA 2026 (48): 11 hlm. |
| Bidang Hukum | : | Hukum Umum |
| Subjek | : | PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG - PENDIRIAN BANGUNAN - KRK - KETERANGAN RENCANA KOTA - SKRK - INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG - TATA BANGUNAN - KDB - KLB - KDH - KTB - KETINGGIAN BANGUNAN - BASEMENT - PERSIL LINTAS ZONA - PERSYARATAN ADMINISTRASI - TANAH - TA |
| Bahasa | : | Bahasa Indonesia |
| Lokasi | : | Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya |
| Status | : | Berlaku |
| Pemrakarsa | : | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan |
| Penandatangan | : | Eri Cahyadi |
| Urusan Pemerintahan | : | Penataan Ruang |
| Peraturan Terkait | : | - |
| Dokumen Terkait | : | - |
| PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG - PENDIRIAN BANGUNAN - KRK - KETERANGAN RENCANA KOTA - SKRK - INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG - TATA BANGUNAN - KDB - KLB - KDH - KTB - KETINGGIAN BANGUNAN - BASEMENT - PERSIL LINTAS ZONA - PERSYARATAN ADMINISTRASI - TANAH - TA | ||
| 2026 | ||
| BD KOTA SURABAYA 2026 (48) : 11 HLM | ||
| Peraturan Walikota TENTANG Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Rangka Pendirian Bangunan di Kota Surabaya | ||
| ABSTRAK | - | Pelaksanaan Pasal 76 Perda 7/2009 tentang Bangunan (diubah dengan Perda 6/2013) serta pembangunan yang selaras dengan peruntukan ruang sebelumnya telah diatur dalam Perwali 52/2017 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Rangka Pendirian Bangunan. Perwali tersebut telah diubah dengan Perwali 54/2024. Pemerintah Kota menilai pelayanan penerbitan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) perlu disempurnakan agar lebih optimal, efektif, dan efisien. Karena itu Perwali 52/2017 beserta perubahannya perlu ditinjau kembali, dan ditetapkanlah perubahan kedua ini. |
| - | UU NO 28 TH 2002 ; UU NO 26 TH 2007 ; UU NO 23 TH 2014 ; PP NO 16 TH 2021 ; PP NO 21 TH 2021 ; PERMEN PUPR NO 05/PRT/M TH 2016 ; PERMEN PUPR NO 2 TH 2020 ; PERMEN ATR/KBPN NO 11 TH 2021 ; PERDA NO 7 TH 2009 ; PERDA NO 6 TH 2013 ; PERDA NO 3 TH 2025 ; PERWALI NO 52 TH 2017 ; PERWALI NO 54 TH 2024 ; PERWALI NO 73 TH 2021 ; PERWALI NO 90 TH 2023 ; PERWALI NO 52 TH 2023 ; PERWALI NO 60 TH 2024 | |
| - | Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 48 Tahun 2026 merupakan perubahan kedua atas Perwali 52/2017 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Rangka Pendirian Bangunan, yang disusun untuk menyempurnakan pelayanan penerbitan Keterangan Rencana Kota (KRK) agar lebih optimal, efektif, dan efisien. Perubahan ini mencakup penyesuaian aturan intensitas dan tata bangunan, pengaturan izin pada persil lintas zona, penegasan kewenangan penerbitan KRK yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas beserta muatan minimalnya, serta pembaruan persyaratan administrasi pemohon KRK, termasuk ketentuan bukti penguasaan tanah dan pemberian kuasa. | |
| CATATAN | - | Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2026 |
| - | Berlaku pada saat diundangkan, yaitu 15 September 2026 (Pasal II). | |
| - | Jumlah halaman : 11 hlm | |
Tanya AI
Tanyakan isi peraturan ini berdasarkan dokumen PDF.
AI JDIH
akan menjawab berdasarkan isi dokumen
peraturan ini.
Jawaban AI bersumber dari
dokumen peraturan ini.
