Peraturan Walikota Nomor 48  •  Tahun 2026 Berlaku
Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Rangka Pendirian Bangunan di Kota Surabaya
Dokumen hukum resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Surabaya.
Ditetapkan: 15 Oktober 2026
Dilihat: 30x
Diunduh: 11x
Download
QR Code Peraturan
Scan untuk membuka peraturan

Identitas Peraturan

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG - PENDIRIAN BANGUNAN - KRK - KETERANGAN RENCANA KOTA - SKRK - INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG - TATA BANGUNAN - KDB - KLB - KDH - KTB - KETINGGIAN BANGUNAN - BASEMENT - PERSIL LINTAS ZONA - PERSYARATAN ADMINISTRASI - TANAH - TA
2026
BD KOTA SURABAYA 2026 (48) : 11 HLM
Peraturan Walikota TENTANG Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Rangka Pendirian Bangunan di Kota Surabaya
ABSTRAK - Pelaksanaan Pasal 76 Perda 7/2009 tentang Bangunan (diubah dengan Perda 6/2013) serta pembangunan yang selaras dengan peruntukan ruang sebelumnya telah diatur dalam Perwali 52/2017 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Rangka Pendirian Bangunan. Perwali tersebut telah diubah dengan Perwali 54/2024. Pemerintah Kota menilai pelayanan penerbitan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) perlu disempurnakan agar lebih optimal, efektif, dan efisien. Karena itu Perwali 52/2017 beserta perubahannya perlu ditinjau kembali, dan ditetapkanlah perubahan kedua ini.
  - UU NO 28 TH 2002 ; UU NO 26 TH 2007 ; UU NO 23 TH 2014 ; PP NO 16 TH 2021 ; PP NO 21 TH 2021 ; PERMEN PUPR NO 05/PRT/M TH 2016 ; PERMEN PUPR NO 2 TH 2020 ; PERMEN ATR/KBPN NO 11 TH 2021 ; PERDA NO 7 TH 2009 ; PERDA NO 6 TH 2013 ; PERDA NO 3 TH 2025 ; PERWALI NO 52 TH 2017 ; PERWALI NO 54 TH 2024 ; PERWALI NO 73 TH 2021 ; PERWALI NO 90 TH 2023 ; PERWALI NO 52 TH 2023 ; PERWALI NO 60 TH 2024
  - Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 48 Tahun 2026 merupakan perubahan kedua atas Perwali 52/2017 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Rangka Pendirian Bangunan, yang disusun untuk menyempurnakan pelayanan penerbitan Keterangan Rencana Kota (KRK) agar lebih optimal, efektif, dan efisien. Perubahan ini mencakup penyesuaian aturan intensitas dan tata bangunan, pengaturan izin pada persil lintas zona, penegasan kewenangan penerbitan KRK yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas beserta muatan minimalnya, serta pembaruan persyaratan administrasi pemohon KRK, termasuk ketentuan bukti penguasaan tanah dan pemberian kuasa.
CATATAN - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2026
  - Berlaku pada saat diundangkan, yaitu 15 September 2026 (Pasal II).
  - Jumlah halaman : 11 hlm