| PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG - PBG - BANGUNAN GEDUNG - SERTIFIKAT LAIK FUNGSI - SLF - REVISI PERWALI - PEDOMAN TEKNIS PELAYANAN |
| 2025 |
| BD KOTA SURABAYA 2025 (66) : 13 HLM |
| Peraturan Walikota TENTANG Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung |
| ABSTRAK |
- |
Peraturan ini disusun guna mengoptimalkan pelayanan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) agar lebih efektif dan efisien. Terdapat kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dan nomenklatur dalam peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 89 Tahun 2024, sehingga perlu dilakukan tinjauan kembali dan penetapan perubahan |
| |
- |
UU NO 28 TH 2002; UU NO 26 TH 2007; UU NO 23 TH 2014; UU NO 6 TH 2023; PP NO 16 TH 2021; PERDA KOTA SURABAYA NO 7 TH 2009; PERDA KOTA SURABAYA NO 12 TH 2014; PERDA KOTA SURABAYA NO 7 TH 2023; PERWALI KOTA SURABAYA NO 89 TH 2024 |
| |
- |
Peraturan ini menetapkan perubahan pada beberapa pasal dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 89 Tahun 2024. Poin-poin penting perubahan meliputi penambahan definisi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Selain itu, diatur ketentuan khusus mengenai persyaratan administratif penguasaan tanah untuk rumah tinggal sederhana dan sarana ibadah/pendidikan yang sudah ada, prosedur renovasi bangunan, serta percepatan pemberian PBG bagi bangunan pelayanan umum dengan jangka waktu pemenuhan persyaratan teknis tertentu selama 5 tahun. |
| CATATAN |
- |
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2025 |
| |
- |
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 18 November 2025 |
| |
- |
Jumlah halaman : 13 hlm |
