| SEKRETARIAT DAERAH - SUSUNAN ORGANISASI - TATA KERJA - PERUBAHAN PERWALI - ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN - ASISTEN ADMINISTRASI UMUM - RINCIAN TUGAS - JABATAN FUNGSIONAL |
| 2025 |
| BD KOTA SURABAYA 2025 (38) : 9 HLM |
| Peraturan Walikota TENTANG Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya |
| ABSTRAK |
- |
Peraturan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2021). Selain itu, diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 67 Tahun 2021 guna melakukan optimalisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Surabaya |
| |
- |
UU NO 12 TH 1950; UU NO 2 TH 1965; UU NO 12 TH 2011; UU NO 15 TH 2019; UU NO 5 TH 2014; UU NO 23 TH 2014; UU NO 9 TH 2015; PP NO 16 TH 1994; PP NO 40 TH 2010; PP NO 18 TH 2016; PP NO 72 TH 2019; PP NO 11 TH 2017; PP NO 17 TH 2020; PERPRES NO 87 TH 2014; PERPRES NO 76 TH 2021; PERMENDAGRI NO 80 TH 2015; PERMENDAGRI NO 120 TH 2018; PERMENDAGRI NO 137 TH 2017; PERMENDAGRI NO 70 TH 2019; PERMENDAGRI NO 90 TH 2019; PERWALI NO 67 TH 2021 |
| |
- |
Peraturan ini mengatur perubahan struktur organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Surabaya yang terdiri atas Sekretaris Daerah, tiga Asisten, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Staf Ahli. Perubahan mencakup pembagian tugas di bawah Asisten, antara lain: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Bagian Hukum dan Kerjasama; Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi Bagian Perekonomian dan SDA, Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan, serta Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan; Asisten Administrasi Umum membawahi Bagian Organisasi. Peraturan ini juga menegaskan garis pertanggungjawaban dari tingkat Sub Bagian, Bagian, hingga ke Asisten yang bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah. |
| CATATAN |
- |
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2025 |
| |
- |
Jumlah halaman : 9 hlm |
