PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME

HAK-HAK ASASI MANUSIA

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN BARANG DAERAH

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

CUKAI

Instruksi Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendidikan dan Budaya Tahun 1989/1990 Dan Tahun 1990/1991

Pembentukan dan Penataan Wilayah Kerja Pembantu Walikotamadya Surabaya Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

Instruksi Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Gerakan Keluarga Berencana Dan Imunisasi Tahun 1989/1990 Dan Tahun 1990/1991

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah

PENGURUSAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH

PENGURUSAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

PERUBAHAN PASAL 7 INDISCHE COMPTABILITEITSWET (STBL. 1925 NOMOR 448) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 3 DRT. 1954 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1954 NOMOR 6)

PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA. PERNYATAAN SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG DISELURUH WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA BAGI PARTAI KOMUNIS INDONESIA DAN LARANGAN SETIAP KEGIATAN UNTUK MENYEBARKAN ATAU MENGEMBANGKAN FAHAM ATAU AJARAN KOMUNIS/MARXISME-LENINISME