| KERJA SAMA OPERASIONAL - KSO - PARKIR - BLUD - UNIT PELAKSANA TEKNIS - DINAS PERHUBUNGAN - RETRIBUSI PARKIR - JURU PARKIR |
| 2025 |
| BD KOTA SURABAYA 2025 (81) : 9 HLM |
| Peraturan Walikota TENTANG Tata Cara Kerja Sama Operasional Pengelolaan Parkir pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya |
| ABSTRAK |
- |
Peraturan ini ditetapkan untuk meningkatkan pelayanan parkir pada BLUD UPT Parkir Tepi Jalan Umum melalui pengelolaan operasional secara bersama-sama dengan pihak lain. Hal ini sejalan dengan regulasi yang memperbolehkan BLUD melakukan kerja sama dengan pihak luar dalam pemungutan retribusi guna meningkatkan kualitas serta kuantitas pelayanan kepada masyarakat. |
| |
- |
UU NO 12 TAHUN 1950 ; UU NO 16 TAHUN 1950 ; UU NO 17 TAHUN 2003 ; UU NO 1 TAHUN 2004 ; UU NO 23 TAHUN 2014 ; UU NO 1 TAHUN 2022 ; UU NO 12 TAHUN 2023 ; PP NO 18 TAHUN 2016 ; PP NO 35 TAHUN 2023 ; PERMENDAGRI NO 79 TAHUN 2018 ; PERDA KOTA SURABAYA NO 14 TAHUN 2016 ; PERDA KOTA SURABAYA NO 3 TAHUN 2018 ; PERDA KOTA SURABAYA NO 7 TAHUN 2023 ; PERWALI KOTA SURABAYA NO 81 TAHUN 2021 ; PERWALI KOTA SURABAYA NO 42 TAHUN 2023 ; PERWALI KOTA SURABAYA NO 26 TAHUN 2024. |
| |
- |
Peraturan ini mengatur mekanisme Kerja Sama Operasional (KSO) antara Pemerintah Daerah melalui BLUD UPT Parkir Tepi Jalan Umum dengan Mitra KSO (Juru Parkir). Poin-poin penting yang diatur meliputi tata cara pemilihan mitra melalui seleksi administrasi dan negosiasi, pembagian hasil sebesar 60% untuk BLUD dan 40% untuk Mitra KSO, serta pemberian honorarium bagi pengawas parkir sebesar 10% dari realisasi pendapatan tahun berjalan. Selain itu, diatur pula kewajiban penggunaan karcis resmi, atribut lengkap bagi juru parkir, serta prosedur pengawasan berkala melalui audit lapangan guna menjamin transparansi dan akuntabilitas. |
| CATATAN |
- |
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2025 |
| |
- |
Jumlah halaman : 9 hlm |
