Peraturan Walikota
Nomor 62 •
Tahun 2024
Berlaku
Peraturan Walikota
Nomor
62
Tahun
2024
tentang
Tata Cara dan Mekanisme Pemberian Perlindungan Khusus kepada Anak
Dokumen hukum resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Kota Surabaya.
Scan untuk membuka peraturan
Identitas Peraturan
| Jenis Dokumen | : | Peraturan Walikota |
| Judul | : | Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2024 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pemberian Perlindungan Khusus kepada Anak. |
| Singkatan Jenis | : | PERWALI |
| T.E.U Badan | : | Kota Surabaya |
| Nomor | : | 62 |
| Tahun Terbit | : | 2024 |
| Tempat Terbit | : | Jawa Timur |
| Tanggal Penetapan | : | 23 Juli 2024 |
| Tanggal Pengundangan | : | 23 Juli 2024 |
| Sumber | : | PERWALI KOTA SURABAYA NO 62, BD 2024 / NO 63: 36 hlm. |
| Bidang Hukum | : | |
| Subjek | : | TATA CARA DAN MEKANISME PEMBERIAN PERLINDUNGAN KHUSUS KEPADA ANAK |
| Bahasa | : | Bahasa Indonesia |
| Lokasi | : | Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya |
| Status | : | Berlaku |
| Pemrakarsa | : | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Penandatangan | : | ERI CAHYADI |
| Urusan Pemerintahan | : | |
| Peraturan Terkait | : | - |
| Dokumen Terkait | : | - |
| TATA CARA DAN MEKANISME PEMBERIAN PERLINDUNGAN KHUSUS KEPADA ANAK | ||
| 2024 | ||
| PERWALI KOTA SURABAYA NO 62, BD 2024 / NO 63 : 36 HLM | ||
| Peraturan Walikota TENTANG Tata Cara dan Mekanisme Pemberian Perlindungan Khusus kepada Anak | ||
| ABSTRAK | - | untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak anak, diperlukan upaya dan komitmen dari Pemerintah Daerah, Orangtua, Keluarga, Masyarakat dan Dunia Usaha |
| - | UU NO 4 TH 1979 ; UU NO 20 TH 1999 ; UU NO 23 TH 2002 | |
| - | Bertujuan untuk memastikan hak-hak anak untuk hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; Melibatkan pemerintah daerah, keluarga, dan masyarakat dalam upaya perlindungan anak; Menetapkan berbagai kategori anak yang membutuhkan perlindungan khusus, termasuk mereka yang berada dalam keadaan darurat, menghadapi masalah hukum, atau mengalami eksploitasi; Memandatkan tindakan terkoordinasi untuk rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum. | |
| CATATAN | - | Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2024 |
| - | Jumlah halaman : 36 hlm | |
Belum terdapat riwayat perubahan status
untuk peraturan ini.
Tanya AI
Tanyakan isi peraturan ini berdasarkan dokumen PDF.
AI JDIH
akan menjawab berdasarkan isi dokumen
peraturan ini.
Jawaban AI bersumber dari
dokumen peraturan ini.
